Legalitas Perusahaan

Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta merupakan bursa pertama yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang tersebut telah disetujui oleh DPR. PT Bursa Berjangka Jakarta ini dibentuk atas dasar beberapa studi yang pernah dilakukan oleh konsultan asing untuk pemerintah Indonesia yang menjelaskan bahwa sebuah bursa berjangka di Indonesia akan membawa manfaat besar bagi komunitas bisnis, terutama sebagai sarana lindung nilai.

PT Bursa Berjangka Jakarta resmi didirikan pada 19 Agustus 1999 oleh 4 perkebunan sawit, 7 penyulingan sawit, 8 eksportir kopi, 8 perusahaan pialang pasar modal dan 2 perusahaan dagang. Ketika mendirikan perusahaan ini, modal yang pertama kali disetor sebesar 11,4 milyar Rupiah dari 40 milyar modal yang disetujui. Bursa Berjangka Jakarta memenuhi persyaratan yang tertera dalam UU 32/1997 dan mendapatkan lisensi dari BAPPEBTI pada semester kedua di tahun 2000.

Berdirinya JFX didasari oleh pemikiran bahwa sebuah bursa berjangka akan membawa manfaat besar di Indonesia bagi komunitas bisnis terutama sebagai sarana lindung nilai. Bursa Berjangka Jakarta akan menjadi bursa untuk banyak komoditi. Seiring perkembangannya, UU No. 32 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan ruang lebih luas kepada Bursa Berjangka agar dapat berkembang lebih luas lagi.

JFX memiliki fungsi utama dalam menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk melakukan transaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik.

Kemudian di bulan Juni 2009 JFX meluncurkan pasar fisik, dimana para pedagang dapat bertransaksi secara transparan, efektif dan efisien. Lalu di awal tahun 2011 JFX melakukan rebranding dengan memperkenalkan logo baru yang memberi kesan lebih dinamis dan mencerminkan modernitas proses bisnis serta teknologi yang digunakan saat ini. Jakarta Futures Exchange (JFX) menjadi identitas baru yang lebih berkesan dinamis dan modern yang berguna dalam mengakomodasi perkembangan Bursa Berjangka Jakarta di tingkat internasional.

Semula PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) berdiri pada tanggal 25 Agustus 1984 dengan nama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK) dengan layanan usaha yang berfokus pada registrasi atas pasar fisik komoditas, kopi dan kuot tekstil. Kemudian di tanggal 18 Juni 2001 secara resmi berganti nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI sesuai dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-02157ht.01.04.2001. PT KBI merupakan salah satu otoritas pada Industri Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini secara penuh dipegang oleh Pemerintah Indonesia.

Setelah mendapat izin resmi dari pemerintah, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dapat menjalankan fungsinya sebagai Kliring dan Penjaminan, Penyelesaian terhadap seluruh transaksi kontrak berjangka di Bursa yang didaftarkan oleh Anggota Kliring setelah mendapatkan izin usaha definitif sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari BAPPEBTI pada tanggal 04 September 2011. Selain itu, para anggota PT KBI juga dapat melakukan transaksi-transaksi lainnya yang terjadi di luar Bursa. PT KBI juga berperan dalam mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka atau derivatif selama bursa ataupun institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI memiliki visi untuk menjadi lembaga penyelesaian dan penjaminan yang terpercaya dengan integritas finansial dan sistem informasi untuk menunjang perdagangan komoditas. Kemudian ditunjang pula dengan misi untuk dapat menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi seperti Kontrak Berjangka, Opsi dan Derivatif lainnya secara teratur, wajar, efisien dan efektif serta memelihara integritas finansial; menyelenggarakan penjaminan transaksi komoditas, resi gudang, dan skema lainnya; menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta memelihara integritas finansial; menatausahakan resi gudang dan derivatif resi gudang secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta memelihara integritas informasi.